Cara Menghitung Pajak Pembeli (BPHTB) Dalam Jual Beli Tanah

Cara Menghitung Pajak Pembeli (BPHTB) Dalam Jual Beli Tanah

Jual beli tanah memang sering disebut sebagai transaksi yang paling menguntungkan. Hal ini karena harga jual sebidang tanah akan selalu meningkat seiring berjalannya waktu, dan semakin banyak pula orang yang membutuhkan sebidang tanah untuk mendirikan sebuah bangunan maupun untuk harta simpanan saja. Namun, jual beli tanah memiliki ketentuan yang terikat, salah satunya adalah pajak.

Bea Perolehan Pajak Pembeli atau BPHTB adalah pajak yang dikenakan kepada pembeli sebidang tanah, yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2000 tentang BPHTB. Besar kecilnya pajak yang dikenakan kepada pembeli bergantung pada besarnya tanah yang dibeli serta nilai jual tanah tersebut. Untuk rumus umum penghitungn BPHTB adalah 5% (NJOP-NPOPTKP). NJOP adalah nilai jual objek pajak, sedang NPOPTKP adalah nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak. Pembayaran pajak tersebut tetap dilandaskan pada objek tanah yang dipajakkan.

Ada beberapa kriteria objek pajak tanah yang dikaitkan dengan besar atau kecilnya BPHTB. Objek yang pertama adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau bangunan. Objek yang kedua yaitu proses pemindahan hak dalam jual beli dan transaksi tanah yang dilakukan oleh penjual maupun pembeli. Objek ketiga yaitu pemberian hak baru yang dikarenakan adanya kelanjutan pemindahtanganan hak tanah.

Akhir-akhir ini ada kabar menggembirakan mengenai BPHTB yaitu kabar bahwa di DKI Jakarta telah ditetapkan BHTB gratis. Berita ini langsung menjadi perbincangan hangat dan awet di kalangan masyarakat ibu kota, terutama masyarakat yang memberi perhatian pada persoalan jual beli tanah maupun yang sedang berniat menjual atau membeli tanah dari orang lain. Namun, gratisnya BPHTB di ibu kota memiliki beberapa syarat. Syarat pertama adalah nilai tanah yang diperjualbelikan maksimal seharga Rp 2 miliar rupiah. Sehingga, untuk tanah yang begitu luas dan terletak di tempat strategis dengan harga jual lebh dari Rp 2 miliar tidak akan mendapat fasilitas gratis BPHTB ini.

Syarat yang kedua yaitu gratisnya BPHTB hanya berlaku bagi warga DKI Jakarta dan hanya untuk jual beli perorangan saja. Hal ini dikarenakan hanya warga yang sudah tinggal di Jakarta minimal 2 tahun lah yang bisa mengajukan tanah dengan BPHTB gratis. Selain tinggal di DKI Jakarta selama minimal 2 tahun, warga yang mengajukan juga diwajibkan untuk memiliki KTP DKI Jakarta. Dengan beberapa ketentuan ini, maka sudah dipastikan bahwa penikmat BPHTB gratis hanyalah warga Jakarta yang sudah lama tinggal di Jakarta, dan perusahaan maupun PT tidak bisa menggunakan fasilitas ini karena hanya untuk perorangan saja.

Syarat berikutnya yaitu pembebasan BPHTB hanya dilayani untuk masyarakat yang baru pertama kali melakukan transaksi jual beli tanah, atau singkatnya hanya dilayani untuk rumah pertama. Ini pun juga berlaku untuk pemindahan hak tanah warisan. Jika penerima warisan baru pertama kali bertransaksi tanah maupun bangunan, maka akan dikenakan bebas BPHTB.

Jual beli tanah tidak hanya sampai pada pajak saja, namun juga ada beberapa hal lain terkait jual beli tanah seperti catatan-catatan tanah maupun sertifikatnya. Sehingga, diperlukan pendalaman yang khusus mengenai informasi jual beli tanah. Jika anda berencana untuk melakukan jual beli maupun ingin mempelajarinya, kini sudah ada website modalkita.com yang menyediakan berbagai informasi menarik terkait jual beli tanah maupun bangunan dan bisa bebas untuk Anda kunjungi.